Ekonomi Indonesia

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Ekonomi Indonesia
Mata uang	Rupiah
Tahun fiskal	Tahun kalender
Organisasi perdagangan	APEC, ASEAN, WTO
Statistik [1]
Peringkat PDB	ke-15
PDB	$863,6 milyar (2005)
Pertumbuhan PDB	4,8% (2004)
PDB per kapita	$3.200 (2004)
PDB berdasarkan sektor	pertanian (16.6%), industri (43.6%), jasa (39.9%) (2004)
Inflasi	6.6% (2004)
Pop di bawah garis kemiskinan	8.% (1998)
Tenaga kerja	105,7 juta (2004)
Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan	produksi 46%, pertanian 16%, jasa 39% (1999)
Pengangguran	8.7% (2004)
Industri utama	minyak bumi dan gas alam; tekstil, perlengkapan, dan sepatu; pertambangan, semen, pupuk kimia, plywood; karet; makanan; pariwisata
Perdagangan Internasional[2]
Ekspor	$113,99 milyar (2007)
Komoditi utama	minyak dan gas, plywood, tekstil, karet
Mitra dagang	Jepang 22,3%, Amerika Serikat 12,1%, Singapura 8,9%, Korea Selatan 7,1%, Cina 6.2% (2003)
Impor	$74,40 milyar (2007)
Komoditi utama	mesin dan peralatan; kimia, bahan bakar, makanan
Mitra dagang	Jepang 13%, Singapura 12,8%, Cina 9,1%, Amerika Serikat 8,3%, Thailand 5,2%, Australia 5,1%, Korea Selatan 4,7%, Arab Saudi 4,6% (2003)
Keuangan publik [3]
Utang pemerintah	$454.3 milyar (56.2% dari GDP)
Pendapatan	$40.91 milyar (2004)
Belanja	$44,95 milyar (2004)
Bantuan ekonomi	$43 milyar dari IMF (1997–2000)